Property VBN

Asset Management dan Asset Optimalisation, Cara Menyehatkan BUMN (I)
Senin, 06 Februari 2012 14:25 WIB

Juanita Batubara Director Property Business Academy

(Vibiznews-Property), Luasnya wilayah Indonesia yang tersebar diberbagai kepulauan, merupakan ukuran banyaknya aset atau kekayaan negara yang bisa dikelola untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33: -ayat 3: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." -ayat 4: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Namun, dilihat dari kenyataan keberadaan penduduk yang ada, bisa dikatakan masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan : • Jumlah penduduk yang besar tidak disertai pendidikan yang merata • Ketimpangan pergerakan ekonomi antar daerah • Infrastruktur yang lemah sehingga kurang menunjang aktivitas. • Kurang pengelolaan aset atau kekayaan negara, sehingga atas aset yang ada kurang dimaksimalkan daya guna aset bahkan kepemilikan aset pun lepas dan menjadi milik informal, tidak terkontrol kapan terjadi pengalihan . • Dan lain lain praktek yang merugikan publik dan menyenangkan sepihak. Melihat kontradiksi antara banyaknya kekayaan negara yang berpotensi dalam menunjang kehidupan dan kepentingan nasional, dengan kondisi perekonomian rata rata penduduk yang ada dibawah garis kemiskinan, maka lahirlah kebijakan yang diusahakan bisa memberi jalan keluar bagi kondisi nasional dan yang banyak dibicarakan saat ini yaitu Asset Optimalisation( optimalisasi aset) yantiu bagaimana mengoptimalisasikan aset negara yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai badan yang mengelola pemberdayaan aset atau Asset Management.(manejemen aset). Manajemen Aset merupakan suatu proses penanganan aset negara baik tanah dan bangunan maupun aset lainnya secara terpadu dan terarah , memantau keinerja dari selurh aset dalam suatu badan usaha negara. Aset Optimalisasi yaitu bentuk cara mengoptimalkan nilai aset, yaitu melakukan restrukturisasi aset dan pengembangan infrastruktur teknologi sistim informasi manajemen aset dalam rangka mencari mana aset yang masih bisa di berdayakan dan masa aset yang bisa di sisihkan , guna mengurangi biaya yang harus ditanggung karena keberadan aset tersebut. Timbulnya Usaha Optimalisasi Aset. Melalui badan usaha milik negara ini, pemerintah berusaha mendaya gunakan aset negara sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan hasil keuntungan yang dapat dijadikan supply ekonomi rakyat secara menyeluruh. Pertimbangan ini bisa dilihat dari data berikut, dimana ada sebanyak 141 BUMN yang terdaftar pada tahun 1997. Aset yg dikelola BUMN adalah sebanyak Rp 461,6 triliun . Dan dengan jumlah asset ini, dihasilkan pendapatan sebelum dipotong pajak sebesar Rp 11,8 triliun. Dilihat dari sisi Return on Asset (ROA) hasilnya hanya sebesar 2,56 % . Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan persentase bunga deposito.Angka ini menunjukkan bagaimana BUMN belum mengelola harta kekayaan negara yang ada dalam kuasa mereka. Hal lain yang membuat sulitnya manajemen didalam BUMN yaitu dikarenakan BUMD , badan usaha milik daerah, tidak memberi arahan yang jelas dalam menjalankan manajemen dikarenakan umumnya berjalan dengan pola manajemen birokrasi, yang banyak menjadikan kerancuan manajemen. Hal ini terlihat dari data keuangan pada tahun 1997: -Total Aset BUMD sebesar Rp.20 triliun -Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp.11.7 triliun -Hutang Jangka Panjang sebesar Rp.4,9 triliun -Modal sebesar Rp.3.6 triliun. Pola manajemen birokrasi akan menambah beban hutang, dikarenakan ketidakseimbangan antara manajemen usaha dengan manajemen birokrasi yang sarat akan kepentingan politik dan sosial, Dengan ketidak jelasan kebijakan akan banyak usaha yang dijalankan dengan alasan sosial politis, yang mengakibatkan membengkaknya hutang yang berkelanjutan dengan ditutupi oleh subsidi dari pusat, yang akan mengakibatkan semakin beratnya beban pusat dikarenakan adanya ”high cost economy”. Melihat masalah yang ada pada badan usaha milik negara ini, maka jalan keluar yang baik untuk diterapkan adalah melakukan privatisasi dan restrukturisasi atas BUMN dan BUMD. Privatisasi badan usaha merupakan suatu prioritas manajemen yang profesional dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan hasil usaha tanpa harus kehilangan fungsi sosialnya sekalipun ditangani oleh pihak swasta. Apabila diadakan perubahan kepemilikan menjadi Privatisasi suatu BUMN dan BUMD, akan terjadi peranan yang saling mengimbangi antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan privatisasi jiuga membantu dalam pengawasan kinerja kerja maupun dalam pengawasan keuangan, disamping juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat luas atas BUMN/BUMD tersebut. Salah satu cara privatisasi adalah dengan mengeluarkan IPO ( Initial Public Offering). Untuk terjadinya proses IPO suatu BUMN/BUMD harus melalui tahapan restrukturisasi, dengan restrukturisasi akan terjadi efiensi aset, manajemen dan keuangan. Yang paling besar pengaruhnya adalah pada perubahan restrukturisasi aset perusahaan. Dimana akan dilakukan kembali pemeriksaan kinerja dari setiap aset terhadap keseluruhan sistem produksi. Sehingga akan didapat kriteria setiap aset, yaitu aset mana yang berperan penuh dan aset mana yang tidak berperan bahkan menambah beban biaya seperti biaya pemeliharaan. Tujuan dan alasan dilakukannya Optimalisasi Aset pada BUMN/BUMD. Selain alasan bahwa BUMN tetap berfungsi untuk memberikan kontribusi negara dalam mengelola kekayaan negara, maka aset optimalisasi sangat perlu untuk dilakukan guna menyelamatkan BUMN yang tidak sehat. Yang apabila dibandingkan dengan kinerja dari sebuah perusahaan swasta tampak jauhnya kinerja BUMN dari kriteria good perfomance. Hal ini terlihat dari data kinerja BUMN tahun 2001, dimana terdapat 161 BUMN, dan diantaranya 145 BUMN yang memberikan kinerja keuangan tahunan. Total aset: Rp.772.501 triliun Total penjualan: Rp.207.390 triliun Total laba sebelum pajak: Rp.27.783 triliun Return On Asset (ROA): 6% Rata-rata Return On Equity (ROE): 23,73 % Tingkat ROA yang hanya 3,6 % memberi indikasi betapa lemahnya pengelolaan aset negara sebagai harta kekayaan negara. Perolehan laba yang dihasilkan masih rendah setelah berjalan hampir 50 tahun tampak kurangnya usaha untuk memberdayakan aset negara yang ada yang merupakan dasar usaha BUMN. Ini memberi petunjuk perlunya segera diadakan optimalisasi aset . Salah satu jalan optimalisasi aset-aset yang ada adalah dengan melakukan proses privatisasi dan restrukturisasi atas BUMN dan BUMD. Privatisasi badan usaha sebagai suatu bentuk manajemen yang profesional dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan hasil usaha tanpa harus kehilangan fungsi sosialnya sekalipun ditangani oleh pihak swasta. Privatisasi yang dilakukan haruslah yang memang benar dapat mendatangkan manfaat Adapun swasta yang dimaksud disini, bisa swasta lokal atau swasta asing. Namun, melihat potensinya dalam persaingan global perlu dipertimbangkan privatisasi yang bisa mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat serta mampu meningkatkan kinerja BUMN. Yang tanpa menutup kemungkinan hal ini bisa jadi jatuh pada investor asing, yang di sebut private placement dengan penyertaan 50%, yang akan mampu memberikan manfaat optimal seperti penguasaan pasar international, transfer knowledge, perubahan dalam budaya kerja juga penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola BUMN. Untuk memperlancar proses privatisasi sangat perlu diawali dengan terlebih dahulu pemerintah membuat program dan strategi privatisasi yang jelas, terarah dan transparan pada pihak–pihak terkait serta penjelasan akan perekonomian Indonesia secara menyeluruh yang saat ini masih tersisa akan pengaruh Krisis Moneter 1997. Hal ini sangat penting dikarenakan beberapa pandangan yang memandang BUMN Sebagai aset negara harus dipertahankan pemerintah sekalipun tidak mendatangkan manfaat bahkan terus merugi, yang berdeda dengan pandangan sebagian masyarakat bahwa BUMN tidak perlu sepenuhnya di miliki pemerintah, tetapi memprioritaskan kemampuan BUMN untuk berfungsi sebagai badan usaha yang dapat memberi hasil bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. JB/JB/VBN Referensi : Manajemen Aset, Doli D.Siregar.

Tidak Ada Berita Terkait

ADVERTISING | OUR LINK | GLOSSARY | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | ABOUT US
Copyright © 2006 - 2011 Vibiz Media, Powered by Jafam-ICT.com
Partners: lepmida.com - vibizlearning.com - vibizconsulting.com - vibizportal.com - beritadaerah.com - vibizmanagement.com - visijobs.com - shoppingandnews.com - ictfiles.com