| Property News |
|
| Melambungnya Harga Bungalow di Singapura
|
| Rabu, 16 Mei 2012 18.05 WIB
|
|
| PT KAI Akan Bangun Mal, Hotel, dan Apartemen
|
| Rabu, 16 Mei 2012 11:56 WIB
|
|
| Wilayah Favorit Rumah Mewah Bekas Di Jakarta
|
| Rabu, 16 Mei 2012 09.44 WIB
|
|
| Indonesia Harus Bebaskan Orang Asing Beli Properti
|
| Selasa, 15 Mei 2012 17:30 WIB
|
|
| Pertumbuhan KPR Terlalu Tinggi Picu Risiko Kredit
|
| Selasa, 15 Mei 2012 15.42 WIB
|
|
| Harga Jual Lahan Naik 12,5% Selama Triwulan I-2012
|
| Selasa, 15 Mei 2012 08:00 WIB
|
|
| Beberapa Properti Komersial Alami Kenaikan Tarif Sewa
|
| Selasa, 15 Mei 2012 07:53 WIB
|
|
| Kenaikan Harga Rumah Mewah Jakarta Tertinggi di Asia Pasifik
|
| Senin, 14 Mei 2012 17.25 WIB
|
|
| IPHI Bali Beli 12 Kondotel Menara Haji
|
| Senin, 14 Mei 2012 17.00 WIB
|
|
| Pasar Festival Disulap Bakrie Jadi Plaza Festival
|
| Minggu, 13 Mei 2012 11:45 WIB
|
|
| - INDEKS ARTIKEL - |
|
|
|
| Kesepakatan FLPP Dorong REI Bangun Rumah Sederhana |
| Rabu, 22 Februari 2012 10.44 WIB
|
|
(Vibiznews-Property) Realestate Indonesia Sumatera Utara berupaya merealisasikan pembangunan perumahan tapak sederhana sebanyak 10 ribu unit menyusul disepakatinya bunga kredit pemilikan rumah berpola fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Kesepakatan Kemenpera dengan bank pelaksana FLPP dengan bunga KPR di kisaran 7 persen membuat anggota REI Sumut bergairah untuk membangun perumahan tapak sederhana yang ditargetkan sebanyak 10.000 unit tahun ini,"kata Ketua REI Sumut, Tomi Wistan, di Medan, Rabu.
Kemenpera dan empat bank BUMN masing-masing PT. Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk telah menyepakati suku bunga KPR FLPP menjadi di kisaran 7 persen.
Dari empat bank itu, kata dia, tiga bank yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI menyepakati suku bunga 7,25 persen, sementara BTN belum memutuskan besaran suku bungan KPR FLPP itu, katanya.
FLPP merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola Kemenpera. yang anggarannya bersumber dari pemerintah dan bank pelaksana dengan menggunakan pola pembiayaan bersama.
"Besaran suku bunga KPR FLPP 7,25 persen itu cukup membantu pengembang dan calon pemilik rumah karena dewasa ini besar rata-rata KPR komersial masih di kisaran 11-12 persen,"katanya.
Target pembangunan 10.000 unit rumah sejahtera tapak itu naik 100 persen dari rata-rata realisasi di tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2009-2010, realisasi pembangunan rumah sederhana hanya 10.371 unit atau kalau dirata-ratakan hanya 5ribuan unit per tahun.
"Mudah-mudahan target bisa tercapai, meski kesepakatan FLPP itu dinilai terlambat karena terealisasi di Februari,"katanya.
Peningkatan target pembangunan rumah sejahtera tapak (tipe 36) itu sendiri mengacu pada melihat masih banyaknya kebutuhan rumah di daerah itu dan keinginan REI Sumut untuk bisa mengikuti jejak keberhasilan daerah di Jawa dan Riau yang sudah bisa membangun hingga 10.000 unit per tahun.
Kebutuhan rumah di Sumut diperkirakan sedikitnya 160.000 unit menyusul terus bertambahnya jumlah penduduk di daerah itu.
Selain program FLPP, untuk mencapai target pembangunan perumahan itu, kata dia, REI Sumut butuh dukungan pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda), dimana rumah itu akan dibangun.
Pemda misalnya harus membantu menekan biaya izin mendirikan bangunan (IMB) atau bahkan perlu menghapuskannya, membangun jalan dan infrastruktur lainnya seperti air dan listrik di kawasan perumahan yang akan dibangan.
Dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah itu, maka rumah yang dibangun pengembang anggota REI Sumut bisa cepat diserap masyarakat.
Kemudahan pemerintah itu tidak mustahil dilakukan di Sumut karena di beberapa daerah seperti Riau melakukan hal tersebut sehingga pembanguan rumah sederhana di daerah itu berkembang pesat, kata Tomi.
Pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, menyebutkan, pemerintah kota/kabupaten di Sumut masih kurang kreatif mencari sumber pendanaan untuk pembangunan, sehingga akhirnya selalu membebani rakyat dan pengusuha dengan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan berbagai retribusi.
Kalau pemerintah daerah membantu, maka kebutuhan ruman masyarakat optimistis terpenuhi karena dewasa ini pemerintah pusat memberikan dukungan besar seperti adanya dana bantuan uang muka perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan Bank Indonesia juga menurunkan terus BI Rate dan inflasi yang bisa mendorong suku bunga perbankan turun.
Harusnya, kata dia, pemerintah memberikan dukungan penuh atau bersinergi dengan pengusaha membangunn kawasan-kawasan perumahan dan bisnis serta mendukung tumbuhnya industri yang akhirnya proyek itu mendatangkan pendapatan yang lebih besar ke kas pemerintah.
(jn/JN/vbn) |
|
Berita Terkait :
|
|
|
|
